mengeluhkan pernyataan pejabat publik

Judul dari tulisan ini salah, jika ditinjau dari tata cara penulisan dalam Bahasa Indonesia. Semestinya, setiap huruf di awal kata adalah huruf kapital. Jadi, mempertimbangkan kesalahan bahkan sejak di judul, selayaknya tulisan ini tidak perlu dibaca. 

Bukan, bukan saya merasa inferior, atau mungkin kalian pikir self esteem saya sangat rendah. 

Sebenarnya saya ingin menyindir pejabat publik yang asal-asalan. Asal-asalan nulis sampai dipakai jadi referensi. Asal-asalan ngomong sampai membuat orang yang mendengar jadi resah. Apakah sindiran ini bakal sampai kepada mereka? Ya, jelas tidak. Seperti yang telah saya tuliskan di awal tadi, bahkan tulisan ini tidak perlu dibaca, dan tentunya tidak bisa disampaikan kepada pejabat publik itu untuk dijadikan bahan masukan dan kritikan. 

Jadilah tulisan ini hanya sekedar keluhan biasa dari orang biasa yang bahkan tidak paham cara mengisi CoreTax hehehehe

Pejabat publik di Indonesia, ada yang menyarankan mematikan kompor saat masakan sudah masak, ada yang bilang ormas yang minta uang untuk lebaran itu adalah tradisi, atau pernah juga ada yang bilang atlit sepak bola Indonesia itu banyak yang dari kampung karena itu gizinya tidak bagus. 

Capek ya?

Mereka itu kan boleh dianggap sebagai perwakilan negara ya? Apa yang mereka ucapkan, akan menjadi pre-knowledge masyarakat yang nanti akan berpengaruh pada derajat persepsi kecintaan kepada negara. Maksud saya begini, pernyataan mereka akan didengar oleh media massa. Media massa kemudian menyebarkannya. Tentunya, setelah itu masyarakat akan mendengar pernyataan itu. Pernyataan-pernyataan yang meresahkan tadi, sudah jelas bikin yang mendengar resah juga. Masyarakat bertanya-tanya, "kok gitu? kok gini? negara ini kenapa? ini kita kenapa?"

Pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Akhirnya opini terbentuk. Sebagian kelompok menjadi memiliki penilaian negatif pada negara. Sebagian kelompok tidak terpengaruh karena tidak tahu konteks. Sebagian kelompok yang bekerja di dalam sistem pemerintahan cuma bisa bingung. Sebagian kelompok memanfaatkan kondisi untuk mencari keuntungan dirinya sendiri. Setiap kelompok ini juga akan membentuk penilaian masing-masing terhadap negara. Ada yang jadi berniat pindah negara, ada yang berniat menjadi politisi atau ada juga yang berniat makan mie ayam.

Reaksi orang terhadap pernyataan itu, tidak akan pernah bisa dikendalikan. Akan terbentuk kemungkinan reaksi yang jumlahnya tidak terhingga. Berarti hal ini tidak bisa kita atur dan kendalikan. Bayangkan, satu pernyataan publik akan membuat opini liar terjadi secara acak bersamaan tanpa bisa dikendalikan. Bukankah itu yang disebut dengan chaos?

Ini terdengar seperti keluhan orang biasa di warung kopi, tapi jika kita bedah menggunakan kacamata psikologi, fenomena ini sebenarnya punya penjelasan ilmiahnya. Pernyataan publik ini kan masuk dalam kajian komunikasi massa. Dalam komunikasi massa yang efektif, persepsi publik dipengaruhi oleh dua elemen, yaitu keahlian dan kejujuran pemberi pesan (baca: pejabat publik). Ketika seorang pejabat memberikan pernyataan asal-asalan, mereka sebenarnya sedang merusak kedua elemen itu sekaligus. Jika kedua elemen itu rusak, berarti yang terancam adalah kredibilitas pejabat publik itu. Tanpa kredibilitas, pesan yang benar sekalipun nantinya akan sulit diterima oleh masyarakat. 

Mungkin pejabat seringkali lupa bahwa masyarakat tidak hanya mendengar apa yang dikatakan, tetapi bagaiman dikatakan. Dalam konsep framing effect, bagaimana sebuah informasi disajikan sangat berpengaruh terhadap cara orang meresponnya. Kalau pakai konsep ini, pejabat publik itu harus berhati-hati dalam memilih diksi agar tidak menimbulkan ambiguitas yang memicu reaksi negatif. Kita atau masyarakat, memiliki ekspektasi tertentu terhadap figur pejabat, misalnya: mereka harusnya bijaksana. Ketika pernyataan pejabat bertolak belakang dengan ekspektasi tersebut, muncul disonansi kognitif. Rasa tidak nyaman ini kemudian diekspresikan dalam bentuk "kabur aja dulu", atau kritik tajam atau kemarahan yang dibalut oleh komedi. Disonansi yang terjadi terus-terusan memicu terjadinya kebingungan massal. Kondisi ini membuat orang cenderung menggunakan emosi daripada logika untuk mengambil keputusan atau membentuk opini. Pernyataan pejabat yang tidak sensitif dapat memicu respon emosional yang cepat, hingga akhirnya membuat masyarakat sulit untuk melihat kebijakan pemerintah secara objektif. 

Balik lagi seperti yang saya tulis di awal, tulisan ini tidak akan pernah bisa sampai ke pejabat publik. Tapi, kemungkinan bisa selalu terjadi. Mungkin ada pejabat publik yang membaca tulisan warung kopi ini. Jadi, ada baiknya saya cantumkan beberapa tips yang saya pikir dapat diterapkan oleh pejabat publik. Saya bikin tips ini berdasarkan kacamata psikologi, bukan atas dasar saya adalah pejabat ya hahaha :D

Dalam teori psikologi, ada konsep self-awareness. Konsep ini bisa diterapkan untuk membantu pejabat dalam pelaksanaan komunikasi publik. Setiap pejabat publik perlu membekali dirinya dengan sebuah kegiatan pemrosesan mental khusus setiap kali dia akan tampil di publik. Mereka harus tahu hadir di acara apa, apa agenda kegiatannnya, hal-hal positif apa yang harusnya disampaikan, atau siapa media yang akan hadir. Hal ini penting, agar mereka sadar bahwa setiap kata yang mereka ucapkan akan diproses oleh setiap telinga yang mendengar. Jika hal-hal itu diterapkan, maka dia sedang menerapkan konsep self-awareness. Kita berharap pejabat punya kemampuan ini, sehingga dia bisa menyesuaikan perilaku dan ucapannya agar sesuai dengan tuntutan situasi sosial tanpa harus kehilangan esensi pesan yang disampaikannya. Masih dalam kacamata psikologi, pejabat bisa menerapkan latihan jeda berpikir atau jeda menjawab. Jadi, ketika ada pertanyaan wartawan, tidak harus langsung dijawab. Cobalah beri jeda, 2-3 detik, dan dalam masa itu kita berharap pejabat "mikir" akan jawab apa. Menurut Daniel Kahneman, proses berpikir manusia itu bisa dikategorikan menjadi 2 sistem, yaitu Sistem 1 dan Sistem 2. Sistem 1 itu karakteristiknya cepat atau impulsif, sedangkan sistem 2 itu karakteristiknya berpikir logis/analitis. Secara psikologis, jeda 2-3 detik sangat membantu otak untuk beralih dari sistem 1 ke sistem 2. Sepertinya kita akan lebih damai kalau mendengar pernyataan seperti: "Saya akan cek datanya dulu", atau "Mari kita lihat dari perspektif yang lebih luas". Ya kan? Daripada mendengar metafora yang tidak relevan seperti soal gizi anak kampung atau soal mematikan kompor.

Secara praktis, pejabat mungkin sebaiknya memberdayakan asisten hubungan masyarakat atau public communication assistant. Menurut saya, pejabat publik seringkali memiliki beban kerja yang tinggi (cognitive overload), sehingga saat ditanya mendadak, mereka cenderung memberikan jawaban cepat yang seringkali tidak dipikirkan panjang. Secara psikologi, asisten ini berfungsi untuk menurunkan beban kognitif sang pejabat, sehingga saat ia berbicara, energinya bisa difokuskan pada penyampaian pesan yang empati dan terukur, bukan sekadar "menjawab agar cepat selesai. Kalau ada tim humas atau asisten humas, mungkin pejabat bisa dibantu memahami tentang, "Apa isu sensitif yang sebaiknya tidak disentuh?" atau "Apa batasan jawaban yang aman?". Bukan untuk menipu masyarakat ya, tapi untuk menjadikan pejabat publik memiliki kemampuan komunikasi efektif. 

Yah, namanya juga keluhan dari warga yang masih bingung urusan pajak. Mungkin bagi pejabat, satu-dua kata yang 'asal-asalan' itu hal sepele. Tapi bagi kita yang mendengar, itu adalah asupan harian yang bikin pening kepala. Memang lebih mudah menyarankan orang mematikan kompor daripada mematikan impuls Sistem 1 di kepala sendiri, ya kan?

Semoga setelah ini tidak ada lagi metafora gizi atau tradisi ormas yang aneh-aneh. Saya mau lanjut makan mie ayam saja, setidaknya di depan semangkuk mie, logika dan emosi saya selalu bisa berjalan beriringan tanpa perlu asisten humas. Hahahahaha!"